Kami yang Tak Berpembantu

Berbahagialah para ibu rumah tangga di Indonesia, yang bisa punya pembantu, asisten, mbok, mpok, bibi, atau apalah sebutannya, bahkan lebih dari seorang. Ada yang ngurus anak sulung, ada yang ngurus anak bungsu, ada yang masak, ada yang khusus nyuci-gosok. Bangun tidur, sarapan sudah siap, anak-anak sudah mandi dan siap sekolah, rumah sudah bersih. Si nyonya mungkin tinggal memberi instruksi lanjutan kepada para pembantu itu, untuk belanja apa pagi ini, masak apa malam nanti, sebelum siap-siap berangkat kerja, atau sekadar janjian ketemu kawan lama di pusat belanja.

Bagi kami yang hidup di Eropa, fasilitas hidup begitu hanya mimpi, kelewat mewah. Meski kadang-kadang, aku mendengar juga ad beberapa kenalan orang Indonesia yang tinggal di Swedia, tak tahan hidup tanpa pembantu. Beberapa kali dalam sebulan, mereka membayar bawah tangan pembantu untuk sekadar menyetrika atau membersihkan rumah. Teman-teman di Indonesia sering bertanya, kok nggak pakai pembantu di rumah? Gimana harus membagi waktu antara kerja, rumah, dan mengurus dua balita? Di sini, jasa pengasuh anak diganti oleh institusi daycare atau dagmamma (private daycare), sehingga suami-istri bisa bekerja.

Mengapa orang Swedia atau Eropa, umumnya, tidak punya pembantu? Jawabannya simpel saja: kami tidak mampu. Tenaga kerja di sini dibayar tinggi, begitu juga dengan sejumlah pajak yang mengikutinya.

Swedia boleh dibilang negara yang terkena imbas krisis cukup buruk. Tiap hari, berita di media menyajikan statistik mengenai pengangguran, perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan pengurangan karyawan di banyak tempat kerja. Untuk membantu masyarakat, pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satunya, memungkinkan keluarga untuk mendapatkan tunjangan dana, bagi mereka yang membutuhkan tenaga untuk memperbaiki rumah, membersihkan rumah, dan beberapa jenis pekerjaan domistik lainnya. Untuk itu, yang diperlukan adalah mempekerjakan orang yang memiliki perusahaan yang bergerak di bidang itu—sejenis perusahaan cleaning service—lalu sebagian dari biaya itu ditagihkan ke pemerintah, sebagian lagi dibayar oleh pemakai jasa.

Tapi, kendati ada kemudahan dan subsidi macam begini, tetap saja tak semua orang mampu untuk membayar kemewahan kerja macam pembantu.

Contohnya misalnya suamiku ingin meminta seorang tukang untuk mengecat dapur. Si tukang bilang, ia sanggup mengerjakannya dengan bayaran 300 kronor (1 kr x Rp1200). Maka, atas nama tambahan pajak pendapatan, pajak pemberi tenaga kerja, dan sejenis PPN, maka uang yang harus suamiku keluarkan sebenarnya 724 kr. Dan pada gilirannya, jika suamiku adalah karyawan bisa, maka untuk menghasilkan 724 kr di dompet, perusahaan tempat dia bekerja, haruslah menggajinya 1.352 kr (hitungan plus pajak dan berbagai kewajiban bagi pemberi kerja). Itu artinya, suamiku harus bekerja sekitar 4,5 jam (kalau hitungannya, suamiku digaji sekitar 160 kr per jam), agar ia mampu menggaji si tukang cat untuk pekerjaan seharga 300 kr itu. Nah, bayangkan, bagaimana kami bisa mampu mendapatkan fasilitas mewah itu?

Bayangkan juga kalau RUU Perkawinan agama yang mengharuskan lelaki asing membayar 500 juta untuk bisa mengawini perempuan Indonesia. Berapa banyak uang yang harus si calon suami hasilkan?